Pemerintah Indonesia gencar mengoptimalkan potensi ekonomi syariah untuk menjadikan negara ini sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pengembangan ini menjadi prioritas nasional, dijalankan secara inklusif dengan fokus pada peningkatan investasi sektor industri halal, penguatan sektor keuangan syariah, dan dukungan inovasi teknologi untuk ekosistem ekonomi berbasis syariah.
Langkah ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan regulasi khusus terkait produk halal yang bertujuan untuk membangun sistem halal nasional yang kuat dan mampu bersaing secara global.
Penguatan Sektor Halal sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Sarasehan Ekonom Islam Indonesia pada 15 Mei 2025, menekankan pentingnya penguatan sektor halal sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor makanan dan minuman halal, misalnya, kini telah berkontribusi hampir 40 persen terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi nasional.
Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Proses yang sebelumnya kompleks dan berbiaya tinggi kini disederhanakan melalui pendekatan deklarasi mandiri dan transparansi komposisi produk. Hal ini selaras dengan UU yang menyatakan sertifikasi halal untuk UMKM gratis.
“Pemerintah sudah mengambil keputusan melalui undang-undang bahwa untuk UMKM halalnya gratis dan diberi kewenangan untuk semacam self-assessment menyatakan halal, sampai dengan kewajiban untuk transparansi bahwa komponen pembuat makanan itu memang dari unsur-unsur halal,” tegas Menko Airlangga.
Potensi Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Global
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Jumlah penduduk muslim mencapai 245,97 juta jiwa pada tahun 2024, dan kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB tahun 2024 mencapai 46,71 persen.
Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator. Hal ini menunjukkan kekuatan ekonomi syariah Indonesia di dunia.
Kerja sama internasional juga menjadi kunci. Indonesia telah menjalin Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan beberapa negara, termasuk Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut mengapresiasi standar halal Indonesia karena mewakili kualitas dan proses produksi yang baik.
Potensi besar juga terlihat pada industri haji dan umroh. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Arab Saudi mencapai sekitar USD 8 miliar per tahun. Indonesia berupaya memanfaatkan potensi ini sebagai peluang pasar bagi pelaku usaha nasional di Timur Tengah.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah kerja sama sistem pembayaran digital antara Bank Indonesia dan otoritas moneter Saudi melalui QRIS. Ini diharapkan dapat mengembalikan sebagian besar uang tersebut ke Indonesia.
Pengelolaan Risiko Keuangan dan Inovasi Syariah
Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya pengelolaan risiko keuangan, terutama bagi masyarakat, termasuk perempuan. Pemerintah meluncurkan inovasi keuangan syariah berupa Bullion Bank atau Bank Emas.
Bank Emas ini dirancang sebagai alternatif simpanan berbasis emas, mengingat emas terbukti menjadi aset stabil dalam setiap krisis. Emas menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyimpan nilai.
“Bank Emas ini syariah compliant banget. Kenapa kita mau bangun Pegadaian? saya lihat emas itu dalam beberapa tahun terakhir dalam setiap krisis ternyata naik. Jadi bukan DPK, Dana Pihak Ketiga dikembangkan, tapi emas yang ditaruh di Pegadaian itu naik,” jelas Menko Airlangga.
Inovasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hilirisasi Mineral Strategis untuk Penguatan Ekonomi
Pemerintah juga mendorong hilirisasi mineral strategis seperti tembaga dan emas untuk memperkuat cadangan devisa dan kemandirian industri. Freeport Indonesia, misalnya, kini mampu memproduksi sekitar 70 ton emas per tahun.
Capaian ini melampaui cadangan emas beberapa negara tetangga. Pengelolaan emas yang baik menjadi bagian penting dari strategi mitigasi risiko ekonomi dan penguatan sistem keuangan nasional berbasis aset riil.
Sarasehan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden Indonesia ke-13, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Sekretaris Kemenko Perekonomian.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Strategi yang komprehensif, mulai dari penguatan sektor halal hingga pengelolaan risiko keuangan dan hilirisasi mineral strategis, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan strategi ini akan berdampak signifikan pada peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya.
