Pemerintah Indonesia tengah berupaya memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan strategi kebijakan jangka pendek dan menengah. Langkah ini dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang ditandai dengan ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, dan suku bunga tinggi di negara maju. Meskipun tantangan tersebut ada, pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dapat mencapai 5 persen. Optimisme ini didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga dan pengendalian inflasi yang konsisten.
Berbagai kebijakan strategis telah dan akan terus diperkuat untuk mencapai target tersebut. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa kebijakan jangka pendek dan menengah disiapkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang kompleks. Pemerintah berupaya membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan tahan terhadap guncangan eksternal.
Kebijakan Jangka Pendek: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri
Pemerintah Indonesia telah merancang sejumlah kebijakan jangka pendek yang fokus pada peningkatan daya beli masyarakat dan kemudahan berusaha. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan ini dirancang bersifat cepat dan tepat sasaran untuk memberikan dampak positif dalam waktu singkat.
Penguatan konsumsi rumah tangga menjadi prioritas utama. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperluas untuk mendukung ketahanan gizi dan sekaligus merangsang perputaran ekonomi di sektor pangan lokal. Bantuan sosial juga disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat rentan untuk melindungi daya belinya.
Stimulus konsumsi lainnya diberikan melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik bagi rumah tangga tertentu. Pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat secara signifikan.
Meningkatkan Kemudahan Berusaha dan Akses Pembiayaan
Kebijakan jangka pendek lainnya difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia. Instruksi Presiden mengenai deregulasi sedang dijalankan untuk menyederhanakan izin usaha. Revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) juga sedang dalam proses penyelesaian.
Pembiayaan sektor produktif juga menjadi sorotan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditargetkan lebih besar untuk mendukung UMKM. Implementasi Kredit Investasi Padat Karya diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak ekonomi luas. Pemerintah juga memfasilitasi pembiayaan bagi koperasi dan UMKM guna meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka.
Pemerintah juga berupaya memperluas akses pasar ekspor bagi produk Indonesia. Percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA dan CP TPP sedang diprioritaskan. Upaya penetrasi pasar ekspor non-tradisional dan penguatan kerja sama dengan negara-negara BRICS juga dilakukan. Dukungan promosi dan fasilitasi ekspor bagi UMKM berpotensi ekspor juga diberikan secara intensif.
Kebijakan Jangka Menengah: Membangun Fondasi Ekonomi Berkelanjutan
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan jangka menengah untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi, transformasi ekonomi digital, serta transisi energi dan ekonomi hijau. Ketiga pilar ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Percepatan Hilirisasi dan Industrialisasi
Pengembangan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga menjadi fokus utama. Pemerintah juga berupaya memperkuat rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya. Pembangunan kawasan industri terintegrasi juga terus didorong untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif.
Transformasi Ekonomi Digital
Transformasi ekonomi digital menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di era modern. Pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi prioritas utama. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas dan daya saing start-up teknologi nasional. Digitalisasi UMKM dan sektor publik juga terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Transisi Energi dan Ekonomi Hijau
Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan transisi energi menuju sumber energi terbarukan. Target kapasitas energi terbarukan ditingkatkan secara bertahap. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya menjadi fokus utama. Proyek energi bersih, seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan USD 499 juta dari AZEC, merupakan contoh konkret dari komitmen ini.
Pemerintah menyadari bahwa kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Dengan mengkombinasikan kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, pemerintah optimistis pemulihan ekonomi akan terus berlanjut dan semakin kuat di masa depan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang dirancang secara terintegrasi dan berkelanjutan. Keberhasilannya akan menentukan masa depan perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
