Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah gencar memantau aktivitas organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya. Data Badan Kesbangpol Pemprov Kaltim menunjukkan terdapat sekitar 3.467 ormas, meskipun hanya 931 yang tercatat aktif. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum dan gangguan ketertiban umum yang dapat dilakukan oleh oknum ormas.
Pemprov Kaltim berkomitmen untuk memberikan pembinaan rutin kepada ormas-ormas yang ada. Hal ini dilakukan melalui dialog dan pertemuan berkala yang bertujuan untuk memberikan arahan dan pemahaman terkait aturan hukum serta peran ormas yang positif bagi masyarakat.
Pemantauan Ormas di Kalimantan Timur
Sebagai upaya preventif, Pemprov Kaltim telah melaksanakan program “Ormas Award” sebagai bentuk apresiasi kepada ormas yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak ormas untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Ke depannya, pembinaan akan lebih fokus pada pemberdayaan ormas melalui pengembangan koperasi dan UMKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota ormas, sekaligus mengurangi potensi keterlibatan mereka dalam aktivitas yang melanggar hukum.
Langkah Pemerintah Pusat dalam Menangani Premanisme
Pemerintah pusat juga turut berperan aktif dalam mengawasi situasi di Kalimantan Timur. Wilayah ini menjadi fokus monitoring karena potensi investasinya yang besar, sehingga stabilitas keamanan menjadi krusial.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menjelaskan bahwa Tim Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas bermasalah telah ditugaskan untuk meninjau langsung ke Kalimantan Timur. Tim ini akan memantau langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani potensi gangguan keamanan.
Tim Satgas Terpadu ini memastikan penanganan aksi premanisme dapat dilakukan secara efektif, cepat, dan maksimal. Hal ini sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan mencegah gangguan ketertiban umum.
Tindakan Tegas terhadap Ormas yang Meresahkan
Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan telah memberikan arahan tegas kepada seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan ragu untuk menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan.
Meskipun laporan gangguan dari oknum ormas masih ada, dampaknya terhadap iklim investasi di Kalimantan Timur sejauh ini masih tergolong minim. Polda Kaltim, bersama Kodam dan Pemprov Kaltim, terus berupaya untuk mencegah agar situasi tetap kondusif.
Kerjasama yang solid antara Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim), Kodam, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran di bawahnya seperti Polres, Kodim, dan Pemkab/Pemkot sangat penting. Sinergi ini bertujuan untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan yang dilakukan oleh oknum ormas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan investasi.
Berdasarkan laporan Karo Ops Polda Kalimantan Timur, masih ditemukan laporan gangguan dari oknum Ormas. Namun, sejauh ini gangguan tersebut belum berdampak signifikan terhadap iklim investasi di Kalimantan Timur.
Polda Kaltim didorong untuk terus meningkatkan sinergi dengan Kodam dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk jajaran di bawahnya. Tujuannya adalah untuk mencegah kegiatan ormas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi di wilayah tersebut.
Upaya pencegahan dan penindakan yang tegas merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Kalimantan Timur. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pemantauan terhadap aktivitas ormas terus dilakukan secara ketat. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan investor dari tindakan premanisme dan gangguan keamanan lainnya.
Pemprov Kaltim juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran ormas yang positif dan kondusif bagi pembangunan daerah. Harapannya, ormas dapat menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan permasalahan premanisme dan gangguan keamanan dari oknum ormas dapat diatasi secara efektif. Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Pemerintah berharap agar seluruh ormas di Kalimantan Timur dapat menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Partisipasi aktif ormas dalam pembangunan daerah sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan Kalimantan Timur.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam memantau dan membina ormas di Kalimantan Timur menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi. Pendekatan yang komprehensif, yang memadukan tindakan preventif dan represif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
