Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menempatkan siswa nakal di barak militer selama enam bulan. Rencana ini menuai beragam tanggapan, salah satunya dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang memberikan catatan penting agar kebijakan tersebut efektif dan tidak merugikan siswa. P2G menekankan pentingnya pendekatan yang tepat dan terukur dalam menangani permasalahan kenakalan remaja di Jawa Barat.
Pemprov Jawa Barat perlu mempertimbangkan beberapa hal krusial sebelum menerapkan rencana tersebut. Langkah ini harus didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang komprehensif untuk memastikan efektivitas dan keadilan kebijakan.
Kebijakan Berbasis Data: Fondasi Utama Penanganan Kenakalan Remaja
P2G mendesak Pemprov Jabar untuk menggunakan data sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan. Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi P2G, menjelaskan perlunya pemahaman mendalam tentang angka kenakalan remaja di Jawa Barat.
Data populasi remaja di Jawa Barat, menurut P2G, mencapai 8,1 juta jiwa atau sekitar 18,22 persen dari total penduduk. Kabupaten Bandung memiliki populasi remaja tertinggi, yaitu sekitar 905.000 jiwa. Data ini penting untuk menentukan skala dan cakupan program penanganan kenakalan remaja.
Analisis data yang rinci dibutuhkan untuk mengidentifikasi jenis kenakalan remaja yang dominan, penyebabnya, serta daerah dengan tingkat kenakalan tertinggi. Dengan data yang akurat, intervensi dapat lebih tertarget dan efektif.
Membedakan Pendidikan Militer dan Pendidikan Karakter: Pendekatan yang Tepat
Penting untuk memahami perbedaan antara pendidikan militer dan pendidikan karakter. Pendekatan pendidikan militer menekankan pada kedisiplinan dan kepatuhan melalui pelatihan fisik dan mental yang intensif.
Sementara itu, pendidikan karakter berfokus pada pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan sosial-emosional. Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter menjadi acuan utama dalam pengembangan pendidikan karakter di Indonesia.
Pemprov Jabar perlu mempertimbangkan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Menggunakan pendekatan militer pada siswa sipil perlu dipertimbangkan dengan matang, karena pendekatan yang berbeda bisa berdampak pada psikologis anak.
Menetapkan Indikator Anak Nakal: Definisi yang Jelas dan Objektif
Definisi “anak nakal” perlu dirumuskan secara jelas dan objektif. Apa saja tindakan yang dikategorikan sebagai kenakalan? Bagaimana membedakan kenakalan ringan dengan pelanggaran hukum yang serius?
Untuk tindakan kriminal, Lembaga Pembinaan Anak (LPA) atau Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sudah memiliki mekanisme penanganan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Penting untuk memastikan agar tidak terjadi tumpang tindih atau pelanggaran hukum dalam proses penanganan.
Indikator yang jelas akan menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan dalam penerapan sanksi. Siswa yang melakukan pelanggaran ringan tidak perlu mendapat sanksi yang sama dengan siswa yang melakukan tindak kriminal.
Rekomendasi Tambahan untuk Kebijakan yang Lebih Efektif
Selain tiga poin utama tersebut, P2G merekomendasikan beberapa hal tambahan. Pertama, perlunya studi banding ke daerah lain yang telah berhasil dalam menangani kenakalan remaja.
Kedua, pentingnya melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam proses penanganan. Kolaborasi ini akan menghasilkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Ketiga, memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana dan efektif dalam mengurangi angka kenakalan remaja. Evaluasi berkala penting untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Kesimpulannya, rencana Gubernur Jawa Barat untuk menempatkan siswa nakal di barak militer memerlukan perencanaan yang matang dan berbasis data. Penting untuk membedakan pendekatan pendidikan militer dan pendidikan karakter serta menetapkan indikator kenakalan remaja yang jelas dan objektif. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kebijakan ini dapat lebih efektif dan tidak merugikan siswa. Kolaborasi dan pengawasan yang ketat juga krusial untuk keberhasilan program ini.
