Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, resmi menunjuk Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pelantikan yang berlangsung tertutup di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat, 23 Mei 2025, ini menandai babak baru dalam upaya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kepabeanan dan cukai.
Penunjukan Djaka Budi Utama, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), diharapkan dapat membawa angin segar dan strategi baru dalam pengelolaan Bea dan Cukai. Latar belakangnya di bidang intelijen dan pengawasan internal pemerintahan dianggap relevan dengan tantangan yang dihadapi lembaga tersebut.
Profil Letjen Djaka Budi Utama, Dirjen Bea Cukai yang Baru
Letjen TNI Djaka Budi Utama, kelahiran Jakarta, 9 November 1967, merupakan perwira tinggi TNI dengan rekam jejak panjang dan beragam. Lulusan Akademi Militer tahun 1990 ini memiliki latar belakang di satuan elit Kopassus.
Pengalamannya mencakup berbagai posisi strategis, baik di lingkungan militer maupun pemerintahan sipil. Djaka pernah menjabat sebagai Deputi di Kemenko Polhukam, staf ahli di lingkungan TNI, hingga Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Keahliannya di bidang intelijen, politik dalam negeri, dan pengawasan internal menjadi aset berharga bagi jabatan barunya.
Meskipun pernah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan di Mahkamah Militer tahun 1999, Djaka tetap melanjutkan kariernya di militer. Hal ini menunjukkan keteguhan dan kemampuannya untuk bangkit dari tantangan.
Kekayaan Djaka Budi Utama: Transparansi dan Akuntabilitas
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Juni 2024, Letjen Djaka Budi Utama memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,7 miliar.
Aset terbesarnya berasal dari tanah dan bangunan. Ia memiliki tanah seluas 2.330 m2 di Tangerang Selatan senilai Rp 2,4 miliar dan tanah dan bangunan seluas 383 m2/200 m2 di Bogor senilai Rp 1,2 miliar.
Selain itu, Djaka juga memiliki satu unit mobil senilai Rp 256 juta, aset kas dan setara kas senilai Rp 769 juta, dan harta lainnya senilai Rp 347 juta. Ia juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 258 juta.
Publikasi harta kekayaan ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, sebuah nilai penting dalam pemerintahan yang baik.
Riwayat Karier Militer dan Sipil Djaka Budi Utama
Karier Djaka Budi Utama sangat gemilang, baik di bidang militer maupun sipil. Ia memulai karirnya di satuan tempur elit Kopassus dan kemudian meniti karier di berbagai posisi strategis.
Berikut adalah beberapa jabatan penting yang pernah diembannya:
- Komandan Batalyon Infanteri 115/Macan Lauser (2004-2007)
- Komandan Kodim 0908/Bontang
- Komandan Korem 012/Teuku Umar (2016-2017)
- Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Danpusintelad) (2017-2018)
- Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat (Waaspam Kasad) (2018-2020)
- Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura (2020-2021)
- Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam (2021-2023)
- Penasehat Ahli Tingkat III Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan (Ekkudag), Panglima TNI (2023)
- Staf Khusus Panglima TNI (2023)
- Penasehat Ahli Tingkat III Bidang Sosial, Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba, Panglima TNI (2023)
- Asisten Intelijen Panglima TNI (November 2023 – Juni 2024)
- Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Juni 2024 – Oktober 2024)
- Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) (Oktober 2024 – sekarang)
Keragaman jabatan ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan kepemimpinan Djaka dalam berbagai konteks. Pengalamannya yang kaya ini diharapkan akan menjadi modal berharga dalam memimpin Dirjen Bea Cukai.
Penunjukan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kepabeanan dan cukai. Latar belakangnya yang kuat dan pengalamannya yang beragam diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kinerja lembaga tersebut. Transparansi harta kekayaannya juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas dan pemerintahan yang bersih.
