Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menjabat sejak 20 Februari 2025. Kemenangannya dalam Pilgub Jabar 2025-2030 dengan perolehan suara 62,22 persen atau 14.130.192 suara, membawanya pada sorotan publik. Namun, beberapa kebijakannya di bidang pendidikan telah menuai kontroversi dan perdebatan di masyarakat. Artikel ini akan membahas lebih dalam tiga kebijakan kontroversial tersebut.
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Dedi Mulyadi di sektor pendidikan telah memicu beragam reaksi. Ada yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menentang kebijakan-kebijakan tersebut. Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam membangun sistem pendidikan yang efektif dan berkeadilan di Jawa Barat.
Larangan Study Tour: Beban Orangtua vs Pengalaman Belajar
Salah satu kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi adalah pelarangan study tour di sekolah-sekolah Jawa Barat. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran bernomor 43/PK.03.04/KESRA.
Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa study tour yang berpotensi menambah beban biaya orangtua dilarang. Sebagai alternatif, sekolah diimbau untuk mengganti kegiatan tersebut dengan aktivitas inovatif berbasis pembelajaran.
Reaksi terhadap kebijakan ini beragam. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, tidak melarang study tour, namun menekankan pentingnya memastikan keamanan dan kelayakan transportasi.
Ia mengingatkan pentingnya pemeriksaan kendaraan dan kualitas sopir bus sebelum study tour dilaksanakan guna mencegah kecelakaan. Hal ini disampaikannya saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen pada 24 Maret 2025.
Sementara itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai belum adanya standar baku pelaksanaan study tour. Mereka melihat study tour seringkali lebih seperti kegiatan jalan-jalan biasa daripada kegiatan edukatif.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa, menyatakan pada 26 Maret 2025 bahwa standar kegiatan study tour memang belum ada. Hal ini menjadi salah satu akar permasalahan kontroversi kebijakan tersebut.
Penghapusan Wisuda: Tradisi vs Efektivitas Biaya
Selain larangan study tour, Dedi Mulyadi juga menghapuskan kegiatan wisuda di semua jenjang pendidikan di Jawa Barat. Kebijakan ini juga tercantum dalam Surat Edaran yang sama.
Alasan di balik penghapusan wisuda belum dijelaskan secara rinci. Namun, beberapa pihak berspekulasi bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya orangtua siswa.
Namun, banyak pihak yang menilai wisuda sebagai momen penting dan bersejarah bagi siswa. Tradisi wisuda dianggap sebagai simbol pencapaian dan perayaan keberhasilan pendidikan. Penghapusan tradisi ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Perdebatan ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan efisiensi biaya dengan nilai-nilai simbolik dan sentimental yang melekat pada tradisi wisuda.
Kebijakan KB Vasektomi sebagai Syarat Beasiswa: Etika dan Kepatuhan
Kontroversi lain muncul dari kebijakan yang mewajibkan KB vasektomi sebagai syarat memperoleh beasiswa. Kebijakan ini telah memicu perdebatan sengit mengenai etika dan hak reproduksi.
Banyak pihak mempertanyakan etika kebijakan ini, karena dianggap memaksa pilihan reproduksi bagi calon penerima beasiswa. Kebijakan ini dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia dan kebebasan memilih dalam hal reproduksi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menjelaskan secara rinci landasan kebijakan ini dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati. Transparansi dan partisipasi publik sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan isu sensitif seperti ini.
Ketiga kebijakan kontroversial ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam sistem pendidikan. Diperlukan diskusi lebih lanjut dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk merumuskan kebijakan yang adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Ke depannya, penting bagi pemerintah untuk melibatkan para ahli pendidikan, orang tua siswa, dan masyarakat luas dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mengakomodasi berbagai kepentingan dan menghasilkan sistem pendidikan yang lebih baik untuk Jawa Barat.
