Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dinobatkan sebagai menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Penilaian ini berdasarkan riset independen IndoStrategi yang mengevaluasi kinerja kabinet selama enam bulan setelah pelantikan Oktober 2024. Prestasi Mu’ti disambut positif berbagai pihak, termasuk organisasi guru.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, memuji komunikasi dan keterbukaan Mu’ti dalam berdialog dengan para pemangku kepentingan pendidikan. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan kepemimpinan Mendikbud sebelumnya, Nadiem Makarim, yang dianggap kurang komunikatif. P2G merasakan perbedaan signifikan dalam akses dan kemudahan berdialog dengan Kementerian Pendidikan di bawah kepemimpinan Mu’ti.
Kinerja Mengesankan Mendikdasmen Abdul Mu’ti
IndoStrategi, lembaga riset independen, menilai kinerja kabinet berdasarkan tiga parameter utama: efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan para menteri. Hasilnya menunjukkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan berada di kategori “sedang”, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala 1-5.
Dari evaluasi tersebut, Abdul Mu’ti meraih skor tertinggi, yaitu 4,20. Prestasi ini menempatkannya di puncak daftar 10 menteri dengan performa terbaik. Skor tinggi ini mencerminkan kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, dan gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Kebijakan Populis yang Berdampak Langsung pada Guru
Satriwan Salim menyoroti sejumlah kebijakan populis di era kepemimpinan Abdul Mu’ti dan Presiden Prabowo yang langsung dirasakan guru. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru.
Berikut beberapa kebijakan populis tersebut:
- Kenaikan tunjangan profesi guru non-ASN sebesar 500 ribu rupiah per bulan. Kebijakan ini terbilang langka dan belum pernah terjadi selama kurang lebih 15 tahun terakhir.
- Penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) secara langsung ke rekening guru setiap bulan, mulai tahun 2025. Sebelumnya, penyaluran TPG melalui pemerintah daerah dengan berbagai potongan administrasi dan penundaan pembayaran.
- Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari sekolah swasta diperbolehkan kembali mengajar di sekolah swasta. Hal ini menyelesaikan konflik horizontal dengan guru honorer yang ada sebelumnya.
- Wacana resentralisasi tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pusat, sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan guru yang rumit selama ini.
Metodologi dan Hasil Riset IndoStrategi
Riset IndoStrategi dilakukan pada periode 17 Maret hingga 25 April 2025, menggunakan metodologi purposive sampling. Penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024-2029), wawancara dengan 67 ahli di berbagai bidang, Focus Group Discussion (FGD) para pakar, serta kajian media dan riset relevan lainnya.
Hasil riset selain menempatkan Abdul Mu’ti di peringkat teratas, juga mengidentifikasi sembilan menteri lainnya dengan performa tinggi. Mereka adalah: Amran Sulaiman (Pertanian), Dudy Purwagandhi (Perhubungan), Dodi Hanggodo (Pekerjaan Umum), Nasaruddin Umar (Agama), Sri Mulyani (Keuangan), Budi Gunadi Sadikin (Kesehatan), Raja Juli Antoni (Kehutanan), Fadli Zon (Kebudayaan), dan Prasetyo Hadi (Sekretariat Negara). Kesepuluh menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, dan kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Keberhasilan Abdul Mu’ti menunjukkan pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam pemerintahan. Komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan guru serta perbaikan sistem pendidikan turut menjadi kunci suksesnya. Riset IndoStrategi menjadi bukti nyata capaian kinerja pemerintahan yang berdampak positif bagi masyarakat. Ke depan, diharapkan kinerja positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kemajuan Indonesia.
