Euforia Lebaran 2025 telah berlalu. Kini, tantangan ekonomi nasional pasca-Lebaran menjadi fokus utama. Penurunan daya beli masyarakat dan serapan tenaga kerja menjadi perhatian serius para ahli ekonomi.
Indikasi perlambatan ekonomi terlihat dari arus mudik yang lebih lengang dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan potensi penurunan kemampuan finansial masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik.
Animo Mudik Menurun: Sinyal Perlambatan Ekonomi
Survei Kementerian Perhubungan mencatat jumlah pemudik Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang. Angka ini turun signifikan sebesar 24 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 193,6 juta pemudik.
Penurunan jumlah pemudik menjadi sinyal kuat melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini membutuhkan langkah strategis pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional.
Muhammad Findi, Dosen IPB University dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, melihat penurunan ini sebagai indikator kuat perlambatan ekonomi. Ia menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
Tantangan Pemulihan Ekonomi: PHK Massal dan Pengangguran
Ancaman PHK massal mengintai sepanjang tahun 2025 akibat ketidakpastian ekonomi global. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 saja berada di kisaran 4,81 persen (semester pertama) dan 4,91 persen (semester kedua) menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Tren peningkatan pengangguran berpotensi berlanjut jika pemerintah tidak memberikan stimulus yang cukup bagi pengusaha. Perlindungan bagi generasi muda yang baru memasuki dunia kerja menjadi prioritas.
Pemerintah perlu memfasilitasi usaha berbasis digital, memberikan dukungan komprehensif bagi pekerja ekonomi kreatif, dan meningkatkan akses modal kerja serta pelatihan profesionalisme. Hal ini penting untuk mencegah peningkatan pengangguran.
Strategi Pemerintah dan Masyarakat Hadapi Perlambatan Ekonomi
Penurunan perputaran uang selama Idulfitri dari Rp157,3 triliun (2024) menjadi Rp137,975 triliun (2025) semakin menguatkan indikasi pelemahan daya beli. Kondisi ini berpotensi memengaruhi permintaan industri hulu dan berujung pada PHK.
Findi menyarankan efisiensi pengeluaran masyarakat dan pengalihannya ke sektor produktif. Pemerintah juga perlu mengambil langkah konkret, seperti menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, mengoptimalkan layanan kesehatan, dan melanjutkan program-program sosial.
Program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan pembebasan biaya sekolah perlu dilanjutkan. Pemerintah juga perlu memperkuat jaring pengaman sosial dan memastikan stabilitas keamanan dan politik dalam negeri untuk memulihkan semangat kebangkitan ekonomi.
Langkah-langkah tersebut diyakini dapat membantu meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Perhatian pemerintah dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi ini.
Kesimpulannya, perlambatan ekonomi pasca-Lebaran 2025 memerlukan respon cepat dan tepat dari pemerintah dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi kembali bergairah.
