Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terus berupaya mewujudkan program 3 juta rumah untuk masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ambisius ini. Salah satu dukungan strategis datang dari Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan Danantara berkomitmen penuh mendukung sektor perumahan di Indonesia. Langkah konkret akan dilakukan melalui kolaborasi dengan perbankan, baik BUMN maupun swasta, untuk merancang skema pembiayaan yang optimal.
Dukungan Penuh Danantara untuk Program 3 Juta Rumah
Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Keduanya memberikan arahan agar Danantara memberikan dukungan penuh bagi pengembangan perumahan.
Komunikasi intensif telah dimulai dengan beberapa bank, termasuk BCA, untuk merumuskan skema kerja sama. Rincian skema, jumlah dana, dan mekanismenya akan diumumkan kepada publik setelah finalisasi.
Dengan dukungan Danantara, Ara optimistis program 3 juta rumah akan berjalan lebih lancar. Kebutuhan rumah layak huni di Indonesia terus meningkat, sehingga dukungan investasi sangat dibutuhkan.
Dukungan Danantara diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi di sektor perumahan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
Inisiatif Baru: Satgas Penjara Menjadi Rumah
Selain dukungan dari Danantara, Menteri Ara juga membahas inisiatif baru terkait pengalihfungsian lembaga pemasyarakatan (lapas) di tengah kota menjadi perumahan. Ide ini telah dibicarakan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Lapas yang berada di lokasi strategis, seperti Lapas Salemba dan Lapas Cipinang di Jakarta, memiliki lahan yang luas. Rencananya, lahan tersebut akan dialihfungsikan menjadi perumahan setelah dilakukan penilaian aset.
Penghuni lapas akan dipindahkan ke lokasi yang lebih layak di pulau terluar. Danantara akan berperan penting dalam pembiayaan proyek ambisius ini.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian ekonomi Indonesia. Danantara, dengan reputasi internasionalnya, diharapkan dapat mendukung pendanaan proyek ini.
Proses pengalihfungsian lapas akan dilakukan secara hati-hati dan transparan. Lembaga seperti BPKP, Kejaksaan, dan DJKN Kementerian Keuangan akan dilibatkan untuk memastikan tata kelola yang baik.
Rumah Subsidi: Tegas untuk MBR, Larangan Keras bagi Orang Kaya
Menteri Ara menegaskan kembali bahwa program rumah subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rumah subsidi bukanlah untuk orang kaya.
Kementerian PKP akan memastikan rumah subsidi tepat sasaran, yaitu untuk rumah pertama bagi MBR yang memenuhi syarat. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
Pemantauan ketat akan dilakukan terhadap penggunaan rumah subsidi. Pihak Kementerian PKP dan BP Tapera akan mengecek apakah rumah subsidi telah dihuni oleh pemiliknya dan kondisinya layak huni.
Banyak temuan di lapangan menunjukkan rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya atau kondisinya tidak layak. Hal ini perlu segera ditangani untuk memastikan program tepat sasaran.
Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 telah menetapkan batas penghasilan MBR yang berhak mendapatkan rumah subsidi. Peraturan ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap perumahan.
Kementerian PKP juga akan berkolaborasi dengan kementerian lain. Kolaborasi ini untuk memastikan ketersediaan rumah bagi berbagai kalangan, seperti buruh, petani, wartawan, guru, dan tenaga kesehatan.
Target pembangunan rumah subsidi tahun ini mencapai 220.000 unit. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kuota tersebut agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses rumah layak huni. Program 3 juta rumah merupakan komitmen nyata pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Danantara, dan komitmen pemerintah yang kuat, diharapkan program 3 juta rumah dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Pengawasan ketat dan kolaborasi antar kementerian menjadi kunci keberhasilan program ini.
