Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program kontroversial: memasukkan siswa nakal ke barak militer selama enam bulan. Program yang dimulai pada Hari Pendidikan Nasional 2025 ini bertujuan membina karakter dan perilaku siswa yang terlibat dalam pergaulan bebas, tawuran, geng motor, atau penyalahgunaan narkoba.
Langkah ini menuai beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kecaman. Banyak orang tua yang putus asa menghadapi kenakalan anak mereka menyambut program ini. Namun, sejumlah pihak menilai program ini berpotensi menimbulkan masalah baru.
Program Pendidikan Militer: Solusi atau Masalah Baru?
Program ini melibatkan penjemputan langsung siswa oleh TNI dari rumah mereka. Selama enam bulan, siswa akan mengikuti pelatihan di barak militer, terpisah dari sistem pendidikan formal. Gubernur Dedi Mulyadi berargumen bahwa ini merupakan pendekatan baru untuk mengatasi masalah kenakalan remaja yang semakin kompleks.
Meskipun terpisah dari sekolah formal, Dedi Mulyadi memastikan para siswa tetap mendapatkan pendidikan umum agar tidak tertinggal materi pelajaran. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter dan memperbaiki perilaku siswa melalui disiplin dan pelatihan militer.
Kekhawatiran Munculnya Geng Baru dan Perlunya Data yang Akurat
Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap program ini. Ia mempertanyakan potensi munculnya kelompok atau geng baru di antara siswa yang pernah menjalani pelatihan militer.
Iman menekankan pentingnya data akurat sebelum menerapkan program ini secara besar-besaran. Populasi remaja di Jawa Barat sangat besar, mencapai 8,1 juta jiwa atau sekitar 18,22 persen dari total penduduk. Kabupaten Bandung memiliki populasi remaja tertinggi, yaitu sekitar 905.000 jiwa.
Analisis Data dan Perbedaan Pendidikan Militer dan Karakter
Penting bagi Pemprov Jawa Barat untuk menganalisis data kenakalan remaja secara detail sebelum mengambil tindakan. Hal ini akan membantu menentukan efektifitas program dan memastikan penanganannya tepat sasaran.
Selain itu, Iman juga menyoroti perbedaan mendasar antara pendidikan militer dan pendidikan karakter. Kedua pendekatan ini memiliki metode dan tujuan yang berbeda, dan penting untuk memahami perbedaan tersebut dalam merancang program yang efektif dan berkelanjutan.
Tantangan dan Pertimbangan Implementasi Program
Implementasi program ini dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah memastikan kualitas pelatihan di barak militer, agar sesuai dengan tujuan pembinaan karakter dan tidak malah menimbulkan trauma atau efek negatif lainnya pada siswa.
Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Evaluasi berkala dan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan TNI, sangat penting untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan.
Kerjasama antar berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan aparat keamanan, sangat krusial untuk keberhasilan program ini. Pendekatan holistik dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk menangani masalah kenakalan remaja secara efektif.
Pemprov Jawa Barat perlu mempertimbangkan aspek psikologis siswa yang terlibat dalam program ini. Penting untuk menyediakan dukungan konseling dan bimbingan yang memadai agar siswa dapat beradaptasi dengan baik dan menghindari dampak negatif jangka panjang.
Terakhir, perlu dikaji ulang apakah pendidikan militer adalah solusi yang tepat untuk masalah kenakalan remaja. Mungkin ada pendekatan lain yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk membangun karakter dan mencegah kenakalan remaja di Jawa Barat.
Program Gubernur Dedi Mulyadi ini menimbulkan perdebatan yang menarik seputar pendekatan penanganan kenakalan remaja. Sukses atau tidaknya program ini akan bergantung pada banyak faktor, termasuk kualitas implementasi, dukungan dari berbagai pihak, dan evaluasi yang komprehensif. Harapannya, program ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa yang terlibat, tanpa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan.
