Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan peringatan penting terkait sertifikat tanah terbitan lama. Beliau menekankan perlunya peralihan dari sertifikat tanah terbitan tahun 1961-1997 ke sertifikat elektronik untuk menghindari potensi sengketa pertanahan.
Sertifikat tanah lama tersebut rentan terhadap permasalahan hukum karena kekurangan informasi penting yang dapat menyebabkan ketidakjelasan kepemilikan. Oleh karena itu, Menteri Nusron menghimbau masyarakat untuk segera melakukan perubahan ke sistem sertifikat elektronik.
Potensi Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Lama
Sertifikat tanah terbitan tahun 1961-1997 memiliki kelemahan signifikan. Salah satu kekurangan utama adalah tidak adanya peta kadastral di bagian belakang sertifikat.
Ketiadaan peta kadastral ini menimbulkan risiko tinggi terjadinya sengketa pertanahan. Peta kadastral berfungsi sebagai penunjuk batas kepemilikan tanah yang jelas, sehingga lokasi bidang tanah dapat dipastikan.
Tanpa peta kadastral, sulit untuk menentukan secara pasti batas-batas kepemilikan tanah, yang berpotensi memicu konflik antara pemilik tanah yang berdekatan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk mencegah konflik di masa mendatang.
Syarat dan Prosedur Peralihan ke Sertifikat Elektronik
Proses peralihan ke sertifikat tanah elektronik memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik tanah. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan kepemilikan dan kelancaran proses administrasi.
Berikut beberapa syarat yang dibutuhkan:
- Sertifikat tanah asli/analog lama. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses peralihan.
- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas meterai oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Formulir ini berisi data penting mengenai permohonan peralihan sertifikat.
- Surat kuasa (jika dikuasakan). Jika permohonan diurus oleh kuasa hukum, surat kuasa yang sah diperlukan.
- Fotokopi KTP dan KK pemilik atau pemegang kuasa. Dokumen ini digunakan untuk verifikasi identitas.
- Fotokopi akta pendirian dan badan hukum yang telah dicocokkan (jika berlaku). Persyaratan ini berlaku untuk badan hukum atau perusahaan.
Pastikan semua dokumen telah disiapkan dengan lengkap sebelum mengajukan permohonan. Ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan penundaan proses.
Langkah-langkah Mengurus Sertifikat Elektronik
Proses pengurusan sertifikat elektronik dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor pertanahan terdekat. Petugas akan membantu dan memandu proses pembuatan akun dan peralihan sertifikat.
Berikut langkah-langkah yang perlu diikuti:
- Datang ke Kantor Pertanahan di wilayah lokasi bidang tanah Anda. Pilih kantor pertanahan yang sesuai dengan alamat tanah Anda.
- Sampaikan rencana untuk memperbarui sertifikat tanah Anda ke bentuk elektronik kepada petugas. Petugas akan menjelaskan prosedur selanjutnya.
- Serahkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses peralihan. Pastikan semua dokumen sudah lengkap dan dalam kondisi baik.
- Bayar biaya layanan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penggantian blanko sertifikat elektronik. Biaya ini mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Setelah proses selesai, Anda akan menerima sertifikat elektronik dan akses akun aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengakses informasi mengenai sertifikat tanah Anda.
Proses ini bertujuan untuk mempermudah akses dan keamanan data kepemilikan tanah. Dengan sertifikat elektronik, data kepemilikan tanah terjamin keamanannya dan lebih mudah diakses kapan saja.
Dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah elektronik. Peralihan ke sertifikat elektronik tidak hanya mencegah sengketa, namun juga memberikan kemudahan akses dan keamanan data kepemilikan tanah untuk masa depan yang lebih aman dan terjamin.
Selain itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan pertanahan agar lebih efektif dan efisien. Ke depannya, diharapkan akan semakin mudah bagi masyarakat untuk mengakses dan mengelola data kepemilikan tanah mereka.
